Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) mengimbau kepada para pelajar
untuk tetap mengikuti perkembangan informasi soal kondisi perpolitikan
nasional pasca pilpres. Bagaimanapun, situasi politik masih tetap
berlangsung dinamis dan membutuhkan partisipasi aktif publik untuk
menentukan arah bangsa ke depan.
Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU Khairul Anam Haritsah, akrobat politik di parlemen saat ini menunjukkan adanya persaingan kepentingan antar fraksi partai. Isu revisi Undang-undang tentang MD3 (MPR, DPRRI, DPD, DPRD) adalah di antara bukti dari gambaran kondisi tersebut.
“Tarik-menarik Pilkada dilaksanakan secara langsung atau melalui DPRD dalam RUU Pilkada contoh kedinamisan politik pasca pilpres. Isu ini perlu adanya keterlibatan secara aktif karena menyangkut calon pemimpinnya,” ujarnya dalam diskusi publik bertema “Prospek Kualitas Demokrasi Pasca Pilpres 2014” di Jakarta, Jumat (12/9).
Anam mengatakan, Indonesia sedang mencari bentuk demokrasi yang sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa, termasuk dalam proses pemilihan kepala daerah setelah masa reformasi. Apapun bentuk itu, katanya, kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas, bukan semata kepentingan kelompok tertentu.
Hadir dalam diskusi tersebut salah satu pembina IPNU Marwan Ja’far, Hanta Yuda (pengamat politik yang juga Direktur Eks PolTracking), La ode Ida (Wakil Ketua DPD RI), dan Husni Tamrin dari Friedrich Naumann Stiftung (FNS).
Marwan pada kesempatan tersebut menilai bahwa pengalaman pemilu legislatif dan pemilu presiden beberapa waktu lalu mencerminkan gairah baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Keterlibatan yang demikian massif, menurutnya, adalah tanda bahwa masyarakat kian melek politik.
“Namun demikian masih ada ego dari para elite politik kita pasca pilpres ini yang menyebabkan komunikasi menjadi kurang maksimal,” tuturnya. (Mahbib Khoiron)
Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU Khairul Anam Haritsah, akrobat politik di parlemen saat ini menunjukkan adanya persaingan kepentingan antar fraksi partai. Isu revisi Undang-undang tentang MD3 (MPR, DPRRI, DPD, DPRD) adalah di antara bukti dari gambaran kondisi tersebut.
“Tarik-menarik Pilkada dilaksanakan secara langsung atau melalui DPRD dalam RUU Pilkada contoh kedinamisan politik pasca pilpres. Isu ini perlu adanya keterlibatan secara aktif karena menyangkut calon pemimpinnya,” ujarnya dalam diskusi publik bertema “Prospek Kualitas Demokrasi Pasca Pilpres 2014” di Jakarta, Jumat (12/9).
Anam mengatakan, Indonesia sedang mencari bentuk demokrasi yang sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa, termasuk dalam proses pemilihan kepala daerah setelah masa reformasi. Apapun bentuk itu, katanya, kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas, bukan semata kepentingan kelompok tertentu.
Hadir dalam diskusi tersebut salah satu pembina IPNU Marwan Ja’far, Hanta Yuda (pengamat politik yang juga Direktur Eks PolTracking), La ode Ida (Wakil Ketua DPD RI), dan Husni Tamrin dari Friedrich Naumann Stiftung (FNS).
Marwan pada kesempatan tersebut menilai bahwa pengalaman pemilu legislatif dan pemilu presiden beberapa waktu lalu mencerminkan gairah baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Keterlibatan yang demikian massif, menurutnya, adalah tanda bahwa masyarakat kian melek politik.
“Namun demikian masih ada ego dari para elite politik kita pasca pilpres ini yang menyebabkan komunikasi menjadi kurang maksimal,” tuturnya. (Mahbib Khoiron)
.jpg)
+HMI+-+Himpunan+Mahasiswa+Islam.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar